APJII: Bali Leaders Declaration Bawa Penguatan Ekonomi dan Transformasi Digital | 31left

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasiolan Eko P Gultom

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali telah ditutup pada tanggal 16 November 2022.

Hasil dari pertemuan para pemimpin dunia anggota G20 itu berisi 52 poin kesepakatan yang disebut Bali Leaders Declaration.

Diantara kesepakatan yang menonjol adalah seluruh anggota G20 berkomitmen untuk mengadopsi teknologi digital guna mendorong inovasi.

Masuknya adopsi teknologi dalam kesepakatan Bali Leaders Declaration, menurut Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif adalah sinyal yang sangat positif bagi perkembangan transformasi digital baik itu untuk negara-negara anggota G20 maupun seluruh dunia.

Sebagaimana diketahui, lanjut Arif, sejak awal pandemi COVID-19 telah terjadi perubahan dan pergeseran aktivitas masyarakat dari tatap muka fisik menjadi virtual.

Baca juga: G20 Bahas Ekonomi Berbasis Digital, APJII Fokus Tingkatkan Kapasitas Indonesia Internet Exchange

“Oleh karena itu, APJII mengamini kesepakatan seluruh negara G20 yang telah menekankan pentingnya transformasi digital, kolaborasi internasional untuk pengembangan keterampilan dan literasi digital,” ujar Arif kepada wartawan, Kamis (17/11/2022).

Selain itu, juga pemanfaatan teknologi digital dalam pemulihan berbagai sektor seperti pangan dan pertanian, perdagangan, ketenagakerjaan, industri, pariwisata, dan investasi.

Arif mengatakan, penyediaan konektivitas digital yang terjangkau dan berkualitas tinggi merupakan agenda bersama yang perlu dikawal oleh pemerintah dan pelaku usaha, termasuk penyelenggara jasa internet.

Tujuannya, agar transformasi digital yang inklusif, berpusat pada manusia, dan berkelanjutan dapat diwujudkan, sehingga perkembangan ekosistem dan ekonomi digital.

Terkait pentingnya kolaborasi internasional dalam pengembangan keterampilan dan literasi digital, khususnya bagi perempuan dan orang dalam situasi rentan, Arif menyampaikan, isu ini harus menjadi prioritas dalam peningkatan inklusivitas digital skill dan literacy.

Arif mengatakan, digitalisasi sudah semestinya menyelesaikan permasalahan dalam hal pengentasan ketidaksetaraan gender, terutama bagi perempuan dan anak perempuan, dan kesempatan bagi orang dengan kondisi rentan sehingga melalui platform digitalisasi mereka dapat meningkatkan taraf kehidupan.

Menurut Arif, ini adalah bentuk pengejawantahan dari nilai no one’s left behind yang sedang didengungkan di seluruh dunia. Selain itu, APJII juga mendukung terciptanya lingkungan online yang tangguh, aman, dan terjamin. Aspek ini juga diperlukan untuk meningkatkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat dalam mendukung perkembangan ekonomi digital.

“APJII menilai diperlukan kebijakan yang konkrit dari Pemerintah untuk menciptakan ekonomi digital yang memungkinkan, inklusif, terbuka, adil, dan non-diskriminatif yang mendorong penerapan teknologi baru, memungkinkan bisnis dan wirausaha berkembang, serta melindungi dan memberdayakan konsumen, sambil mengatasi tantangan, terkait dengan kesenjangan digital, privasi, perlindungan data, hak kekayaan intelektual, dan keamanan online,” ungkap Arif.

Arif menyampaikan, APJII mendukung kesepakatan Bali Leaders Declaration untuk kampanye melawan disinformasi, ancaman dunia maya, dan penyalahgunaan platform.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *