Apkasi Perjuangkan Nasib Tenaga Non-ASN di Pemerintah Daerah | 31left

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengambil inisiatif dengan menggelar Rapat Koordinasi dengan Kementerian PANRB bersama-sama dengan sejumlah kementerian.

Rakor ini untuk mencari titik temu terbaik mengenai permasalahan Tenaga Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) atau tenaga honorer di Pemerintah Daerah.

Kegiatan berlangsung di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (21/09/2022) diikuti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ketua Umum Apkasi, Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan, rakor yang digelar ini sengaja untuk mendengarkan permasalahan yang dialami oleh daerah.

Mereka yang datang adalah Bupati yang didampingi Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“Kami berharap Pak Menteri yang pernah menjadi Ketum Apkasi, pernah menjadi bupati dua periode tentu paham dengan permasalahan Tenaga Non-ASN ini,” katanya.

Apkasi akan memberikan rekomendasi kepada Presiden, Kementerian PANRB dan kementerian terkait untuk kemudian dijadikan pertimbangan dan membuatkan kebijakan yang win-win solution.

Baca juga: Temui Menteri PANRB, Apkasi Minta Pusat Tunda Penghapusan Honorer Pemda hingga Selesai Pemilu 2024

Sutan Riska mengakui bahwa di daerah memang tengah galau dengan permasalahan tenaga non-ASN ini, terlebih mencuat wacana penghapusan tenaga non-ASN atau tenaga honorer pada 2023 mendatang.

“Para tenaga non-ASN ini banyak ditempatkan di garda terdepan dalam pelayanan masyarakat, seperti guru, tenaga kesehatan, Satpol PP, pemadam kebakaran, Dinas Perhubungan, dan lain-lain dan merasa khawatir akan kehilangan pekerjaannya.” katanya

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.