Bamsoet Pertanyakan Endapan Dana Pemda Triliunan tapi Stunting dan Anak Putus Sekolah Masih Banyak | 31left

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mempertanyakan simpanan dana pemerintah daerah (Pemda) di bank yang mencapai Rp200,75 triliun akan digunakan untuk apa dan mau diendapkan sampai kapan.

Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet itu, pertanyaan ini layak dikedepankan, karena pembangunan nasional yang berkelanjutan masih menghadirkan fakta masalah tentang kemiskinan hingga kemiskinan ekstrim, masalah puluhan ribu balita yang gagal tumbuh ideal akibat kekurangan gizi kronis (stunting), puluhan ribu anak putus sekolah, hingga belum terpenuhinya infrastruktur dasar pada belasan ribu desa.

“Rangkaian fakta masalah itu nyaris mengemuka di semua daerah dan desa. Jangankan daerah atau desa, bahkan Jakarta yang berstatus Ibukota negara sekali pun belum dapat menyelesaikan stunting dan kemiskinan ekstrim. Fakta masalah ini menjadi bukti bahwa banyak pemerintah daerah belum menunjukan kepedulian akan hakekat dan urgensi membangun manusia sebagai bagian tak terpisah dari pembangunan bangsa,” kata Bamsoet.

Semua pemerintah daerah diharapkan segera bergerak cepat menangani dan menyelesaikan rangkaian masalah itu. Sebab, di era terkini, rangkaian fakta masalah itu sungguh tak manusiawi.

“Bayangkan, saat sebagian besar masyarakat sudah beradaptasi dengan era digitalisasi dan industri 4.0, jutaan masyarakat Indonesia justru belum dapat memenuhi kebutuhan dasar, termasuk warga pada belasan ribu desa yang masih menghadapi kendala akibat infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang tidak memadai,” jelasnya lagi.

Dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial & Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka ini juga mengatakan rangkaian fakta masalah itu tidak sulit-sulit amat untuk segera ditangani dan diselesaikan.

Sumber daya yang tersedia di semua daerah lebih dari memadai. Setiap tahun, selalu ada update data tentang kemiskinan, stunting, anak putus sekolah, termasuk informasi persoalan tentang minimnya infrastruktur dasar di banyak desa.

“Masalahnya, adakah kepedulian aparatur pemerintah daerah terhadap rangkaian fakta masalah tersebut?” tanya Bamsoet.

Masih dari catatan MPR RI, sekadar contoh kasus, publik tentu masih ingat ketika pada pekan pertama Desember 2021 Presiden Joko Widodo menerima oleh-oleh satu truk buah jeruk yang dibawa enam wakil warga Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, di Istana Merdeka. Berhari-hari mereka menempuh perjalanan jauh untuk sekadar dapat menyampaikan aspirasi warga desa Liang Melas Datas.

“Selain menyerahkan oleh-oleh itu, tujuan utama mereka adalah melapor dan memohon kepada Presiden untuk membenahi jalan di desa mereka. Sudah barang tentu bahwa mereka terpaksa melapor langsung kepada Presiden, karena laporan dan permohonan mereka tidak ditanggapi Pemda setempat. Kecenderungan seperti ini pun masih dihadapi masyarakat di belasan ribu desa,” paparnya.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.