Dialog dengan Kemendes, Papdesi Usul UU Desa dan PP Nomor 47 Tahun 2015 Direvisi | 31left

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) melakukan audiensi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Jakarta, Jumat (23/9/2022).

Dari pertemuan tersebut, Papdesi ingin agar sejumlah pasal dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 Juncto Nomor 47 Tahun 2015 direvisi sesuai aspirasi para kepala desa.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Papdesi, Wargiyati mengatakan, kurang lebih selama dua minggu pihaknya melakukan koordinasi dengan seluruh kepala desa di Indonesia.

Hasilnya, sejumlah poin pun didapatkan dan berhasil disampaikan kepada Kementerian Desa PDTT.

“Yang kami sampaikan adalah aspirasi dari temen-temen yang masuk ke grup Papdesi Indonesia. Pertama untuk perpanjang masa jabatan, beliau (Sekjen) respon 9 tahun tapi usulannya mau dua periode. Kami maunya tanpa periodesasi selama masih dipilih oleh masyarakat,” ucap Wargiyati di Kantor Kementerian Desa PDTT di Jakarta Selatan, Jumat (23/9/2022).

Aspirasi kedua, menurut Wargiyati, adalah ketika kepala desa mencalonkan diri sebagai caleg ataupun pejabat lainnya tidak perlu mengundurkan diri untuk cuti seperti yang lainnya.

Baca juga: Datangi Kemendagri, Papdesi Dorong Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

Ketiga, pengurangan dana desa (DD) mengacu pada Musrenbang Des, ataupun Musdes. Ada lagi beberapa usulan Papdesi yang sudah masuk draf DPP Papdesi ke pemerintah melalui Kemendes.

Beberapa poin juga disampaikan terkait UU tentang Desa di antaranya, pengembalian pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang syarat domisili calon kepala daerah dan perangkat desa.

Perihal PP No 43 Tahun 2014 Juncto No 47 Tahun 2015, ada sejumlah poin yang dianggap perlu direvisi.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.