Kebijakan Batasan Produksi Rokok Ideal Bisa Optimalkan Penerimaan Negara | 31left

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan batasan produksi baru dalam Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM) disebut sebagai langkah tepat untuk bisa mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus melindungi pabrikan kecil.

Namun, kebijakan sejenis semestinya bisa berlaku bagi rokok biasa, khususnya agar peran cukai hasil tembakau (CHT) sebagai instrumen ideal supaya pengendalian konsumsi bisa tercapai.

Sebab, struktur tarif CHT saat ini dinilai memiliki celah yang bisa dimanfaatkan untuk pabrikan besar maupun asing agar membayar tarif lebih murah.

Baca juga: Rokok Elektrik Kerap Diterpa Isu Miring, RELX Pastikan Telah Lalui Uji Penelitian dan Sains

“Ini membuat penerimaan negara kurang optimal dan konsumsi rokok sulit terkendali karena banyaknya rokok murah.

Padahal Indonesia sedang membutuhkan biaya yang besar untuk pemulihan ekonomi dan berjuang mengendalikan konsumsi,” ujar Ahli Kebijakan dan Keuangan Publik Deddi Nordiawan, ditulis Senin (1/8/2022).

Deddi mengatakan, optimalisasi kebijakan cukai semestinya tidak hanya sebatas tarif dan harga, melainkan keseluruhan struktur cukai itu.

Kendati demikian, menurutnya pemerintah telah mampu menetapkan perbedaan pabrikan besar dengan pabrikan kecil dalam produksi KLM secara jelas.

Apalagi, pemerintah juga berani menetapkan batasan produksi kelompok cukai KLM tertinggi hanya 4 juta batang per tahun.

“Ini merupakan kebijakan realistis untuk pabrikan kecil KLM. Hal sama seharusnya dapat diterapkan di kebijakan cukai rokok biasa,” katanya.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.