Kementerian Keuangan Rumuskan Hitungan Standar Mobil Listrik untuk Pejabat Pemerintah | 31left

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Merespons Inpres tersebut, Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Encep Sudarwan mengatakan, pihaknya harus membuat standar barangnya lebih dahulu baik itu mobil atau motor listrik. 

“Kalau sekarang kan sudah jelas nih ada SPK atau standar barang atau standar kebutuhan. Jadi, kalau pejabat ini mobilnya ini, nah ini juga kami akan membuat nih kalau electric vehicle (EV) pakai apa? Itu contoh, ini yang sedang kami rumuskan,” ujarnya dalam sesi media briefing, Jumat (16/9/2022).

Baca juga: Dukung Inpres Penggunaan Kendaraan Listrik, Toyota: Tunggu Tanggal Mainnya

Lebih lanjut, Encep mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan tindakan merespons Inpres dengan berbagai kegiatan rapat. 

“Prinsipnya ini, kami juga ikut rapat-rapat, kita kan ingin maju selangkah kalau bisa diganti dengan EV ini. Masih pembahasan Bapak Ibu yang mau dijadikan, karena kan harus dari end to end nya, dari awal sampai akhirnya harus diperhatikan,” katanya.

Sementara dari sisi teknis kendaraan, menurutnya kendaraan listrik masih belum jelas dari ukuran tertentu, beda halnya dengan versi bahan bakar minyak (BBM). 

“Nanti ada standar barang, standar kebutuhannya gimana, contohnya begini kalau sekarang pejabat tertentu mobilnya 3.000 CC atau 2.500 CC. Nah kalau EV ini ukurannya kan bukan cc, apa ini juga termasuk menarik? Jadi, misalkan dulu standar menteri ada yang 3.000 CC, kalau dulu CC nya makin besar makin mewah makin mahal, kalau elektrik ini apa sih ukurannya?” pungkas Encep.

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 2022 tentang percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di instansi pemerintah pusat dan daerah.

Inpres ditujukan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Maju; Sekretaris Kabinet; Kepala Staf Kepresidenan; Jaksa Agung Republik Indonesia; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian; Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; Para Gubernur; dan Para Bupati/Wali Kota.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.