Ketua KPK Jelaskan Dugaan Aliran Dana Suap untuk Wali Kota Ambon | 31left

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail Alfamidi tahun 2020 di Kota Ambon dan penerimaan gratifikasi.

Selain Richard, KPK turut menjerat Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemerintah Kota Ambon Andrew Erin Hehanussa dan Karyawan Alfamidi Kota Ambon bernama Amri.

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, setiap izin usaha dan pembangunan gerai Alfamidi di Ambon terdapat suap minimal Rp 25 juta kepada pemkot tersebut. Uang itu diberikan kepada Richard.

Kata Firli, KPK menengarai Richard menerima suap terkait izin pembangunan cabang Alfamidi di Kota Ambon.

Baca juga: Selain Wali Kota Ambon, KPK Tetapkan 2 Tersangka Lain, Termasuk Karyawan Minimarket yang Kini Buron

Amri aktif berkomunikasi hingga bertemu dengan Richard agar proses perizinan Alfamidi bisa segera disetujui dan diterbitkan.

Atas permintaan itu, Richard memerintahkan Kepala Dinas PUPR Pemkot Ambon untuk memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya surat izin tempat usaha (SITU) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP).

“Untuk setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan dimaksud, RL [Richard Louhenapessy] meminta penyerahan uang dengan minimal nominal Rp25 juta menggunakan rekening bank milik AEH [Andrew Erin Hehasnussa] yang adalah orang kepercayaan RL,” kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/5/2022) malam.

Tak hanya itu, Richard juga diduga menerima suap sekitar Rp500 juta dari Amri.

Baca juga: BREAKING NEWS: KPK Tetapkan Wali Kota Ambon Tersangka Kasus Suap

Suap itu terkait persetujuan pembangunan untuk 20 gerai Alfamidi di Kota Ambon.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.