Komisi VII DPR Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Revisi Perpres Soal BBM Subsidi | 31left

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah harus segera bertindak atas potensi habisnya kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi sebelum tahun anggaran 2022 berakhir.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eddy Soeparno dalam webinar “Pembatasan BBM Berkeadilan, dikutip Rabu (21/9/2022).

“Saat ini tidak ada hal apa pun yang menghalangi pemerintah mengeluarkan regulasi terkait pembatasan penggunaan BBM subsidi,” ujarnya.

Baca juga: Revisi Perpres 191/2014 Tak Rampung-Rampung, Kuota Pertalite Kian Tipis

Hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan aturan main pembatasan pendistribusian BBM bersubsidi.

Revisi Peraturan Presiden No 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sangat mendesak untuk segera diterbitkan.

Menurut Eddy, pembatasan tanpa adanya regulasi tidak akan efektif karena regulasi jadi dasar untuk bisa memberikan tindakan hukum.

“Pembatasan (penggunaan BBM subsidi) tanpa tindakan hukum dampaknya dinilai sangat minim,” katanya.

Eddy menjelaskan, sebanyak 80 persen pengguna BBM subsidi dinikmati mereka yang tidak berhak.

Untuk menambah pasokan malah jadi pemborosan, tidak ada cara lain yang bisa dilakukan kecuali melakukan pembatasan seraya memperkuat pengawasan.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.