Masyarakat Sipil Pastikan Kawal Pembentukan Aturan Turunan UU TPKS oleh Pemerintah | 31left

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Kartika memastikan, pihaknya mengawal penyusunan aturan turunan dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang TPKS, melalui Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120. 

“Jaringan masyarakat sipil siap untuk kembali berkumpul untuk mengawal beberapa PP. Saya percaya beberapa jaringan mungkin energinya nggak cukup kalau semua, tetapi ada beberapa kelompok jaringan yang dia bisa berbagi tugas,” kata Dian, kepada wartawan, Jumat (13/5/2022).

Baca juga: Pemerintah Mulai Siapkan Langkah Implementatif UU TPKS

Hal itu disampaikan Dian menanggapi pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta pemerintah segera menerbitkan peraturan-peraturan turunan dari UU TPKS.

Pemerintah juga bisa mengundang sejumlah kelompok masyarakat sipil dalam pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres).

“Saya salut, terutama Mbak Puan memberi tanda bahwa dia serius untuk mendorong supaya peraturan organisnya atau pelaksananya harus segera disusun,” ujarnya.

Peraturan Pemerintah turunan dari UU TPKS, kata dia, mungkin akan dikerjakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPA) dan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham). 

“Kemarin kan leading nya di kemenkumham, tetapi PP nya karena ini sebenarnya RUU TPKS urusannya lebih kuat di perempuan dan anak, kasus-kasusnya akan lebih ke perempuan dan anak, katanya sih Kemen PPAA punya inisiatif untuk menyusun draftnya, cuma pasti sumber daya di Kemen PPPA tidak cukup,” ucap Dian. 

Jika pemerintah kurang orang, tenaga ahli dari masyarakat sipil pasti bisa membantu. 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.