Melanggar Amanat MK, Kemendagri Dinilai Melakukan Pelanggaran Hukum | 31left

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai telah melanggar amanat yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) 67/PUU-XIX/202 terkait penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Kemendagri telah melakukan pelanggaran hukum.

Kahfi Adlan Hafiz dari Perludem menyatakan peraturan penunjukkan Penjabat (Pj) Kepala Daerah sangat minim dan banyak yang sudah tidak relevan digunakan sekarang ini.

Sebab akan ada lebih banyak daerah dari tahun 2022-2024 yang akan dipimpin Pj Kepala Daerah, namun mekanisme penunjukkan Pj itu sendiri tidak jelas.

“Ini bukan hanya menjadi problem daerah, jangan sampai kita berpikir ini hanya problem daerah, tidak, ini juga jadi problem nasional,” kata Kahfi di Diskusi Penunjukan Pj Kepala Daerah Pasca Rekomendasi Ombudsman, Kamis (4/8/2022).

Baca juga: Ombudsman RI Temukan Maladministrasi Dalam Penunjukan PJ Kepala Daerah oleh Kemendagri

Perludem memperkirakan akan ada banyak model dan kebijakan pengangkatan Pj Kepala Daerah yang dilakukan “di ruang-ruang yang gelap” yang tidak bisa diakses oleh publik.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pihak pemerintah tidak menjalankan mandat keterbukaan informasi dan akuntabilitas dengan baik. 

Pengaturan tentang Pj Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang 10/2016 tentang Pilkada.

Tujuannya, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.