Mendagri Tito Minta Penjabat Tidak Persulit Izin Usaha dan Investasi di Daerah | 31left

Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Penjabat (Pj) Kepala Daerah tidak mempersulit, baik perizinan usaha maupun investasi di daerah.

Ditambahkannya, itu sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Baik investasi dalam negeri, lokal, pengusaha-pengusaha lokal jangan dipersulit. Mereka mau buat perizinan tolong dicek rekan-rekan,” kata Tito Karnavian dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Penjabat (Pj) Kepala Daerah, Kamis (16/6/2022).

Dia menyoroti lambannya proses perizinan investasi. Untuk itu, sambung dia, pemerintah berencana menghapus jabatan eselon 3 dan eselon 4, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah.

Lebih lanjut dia membandingkan proses perizinan di Indonesia dengan negara lain. Di Uni Emirate Arab, kata dia, proses perizinan investasi tidak sampai seminggu.

Kemudian perizinan di Selandia Baru pun hanya hitungan hari. Lalu di Singapura juga hanya memakan waktu satu sampai dua hari untuk proses perizinan usaha.

Sedangkan di Indonesi, sambung Tito, umumnya proses perizinan memakan waktu yang lama, bahkan hingha bertahun-tahun.

“Nah kita aduh, masuk ke staf di bawa ke sana di taruh dulu setelah itu nanti. Kalau enggak ngadep gak akan diurusin, numpuk. Sudah nanti amplop dikasih baru ke sini lagi eselon 3, naik lagi eselon 1. Boro-boro hari, ada yang sampai tahun,” kata Tito.

Padahal, lanjut dia, dengan adanya invesasi dapat menggerakkan roda perekonomian. Sebab begitu ada investasi, otomatis itu akan membuka lapangan pekerjaan hingga perputaran uang di daerah tersebut.

Baca juga: Mendagri Tito Minta Penjabat Kepala Daerah Ubah Pola Pikir dan Budaya Kerja ASN

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.