Partai Buruh Mengadu ke Bawaslu Tolak Masa Kampanye 75 hari, KPU: Hargai Kebebasan Demokrasi | 31left

Laporan wartawan Tribunnews.com, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – KPU RI menyebutkan pihaknya menghormati soal aduan Partai Buruh ke Bawaslu yang menolak kampanye pemilu 75 hari. 

Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan pihak KPU menghargai kebebasan berdemokrasi. Hal itu ia sampaikan di Kantor KPU RI, Jumat (23/6/2022).

Menurut Idham, dalam demokrasi, yang terpenting adalah menghormati kebebasan dan dalam menghormati kebebasan dipastikan kebebasan etis.

Namun, lebih lanjut terkait aduan Partai Buruh, Idham juga menambahkan ihwal KPU akan tetap melaksaan ketentuan yang telah berlaku.

Baca juga: Ke Bawaslu, Partai Buruh Protes Soal Aturan Masa Kampanye 75 Hari

“Terkait dengan apa yang ditanyakan tersebut kami akan tetap melaksanakan ketentuan yang telah kami tetapkan dalam peraturan KPU nomor 3 Tahun 2022,” ujar Idham.

“Karena dalam penyelenggaraan pemilu pasal 3 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 huruf d salah satu prinsipnya adalah berkepastian hukum,” tambahnya. 

Ketika ditanya lebih lanjut apakah KPU tidak apa-apa jika Partai Buruh terus melakukan aksi demontrasi terkait penolakan masa kampanye 75 hari, Idham menjawab KPU etap mengikuti pelaksaan proses tahapan.

“Nanti ada pelaksanaan tahapan. Karena penentuan pelaksanaan tahapan ini melalui proses yang panjang, proses deliberasi panjang, kita melibatkan semua pihak,” jelasnya. 

Diketahui Presiden Partai Buruh, Said Iqbal sambangi kantor Bawaslu RI, MH Thamrin, Jakarta pada Senin (13/6/2022).

Kedatangannya untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu).

Sebelumnya, Said Iqbal sempat bertandang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (9/6/2022) dan menyinggung soal pentingnya asas jujur dan adil (jurdil) pada penyelenggaraan Pemilu 2024.

Ia menyinggung tentang kesepakatan KPU dengan DPR terkait aturan masa kampanye yang waktunya diperpendek.
 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.