Sindir Ucapan AHY Rezim Jokowi Tinggal Gunting Pita, Ketua Umum Repdem: Jadi Ingat Monumen Hambalang | 31left

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Organisasi Sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) merespons sikap sepihak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal rezim pemerintah saat ini tinggal ‘gunting pita’ proyek infrastruktur yang dibangun pada era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Ketum Repdem Wanto Sugito, apa yang dikatakan AHY tak berdasarkan data.

“Sekarang adalah era kemajuan IT, artificial inteligent, termasuk big data. Rakyat semakin cerdas. Rakyat Indonesia mencatat begitu banyak proyek infrastruktur SBY yang mangkrak. Monumen Hambalang adalah bukti korupsi sistemik elit Partai Demokrat. Proyek pembangkit listrik 10 ribu MW banyak yang mangkrak, dan memperjelas bagaimana SBY hanya menampilkan proyek angan-angan tanpa realisasi. Saya siap berdebat dengan AHY, memperbandingkan prestasi kinerja pembangunan infrastruktur antara SBY dan Presiden Jokowi”, ujar Wanto kepada wartawan, Jumat (16/9/2022).

Wanto mengatakan sah-sah saja jika AHY membanggakan prestasi sang ayah.

“Namun berpidato politik hanya sebagai retorika tanpa data adalah pembodohan publik, bahkan bisa masuk kategori pembohongan publik,” ujar Wanto.

Dia menegaskan jika klaim AHY tentang Prestasi SBY betul, maka Demokrat sudah menjadi pemenang pemilu tahun 2014.

“Buktinya suara Demokrat anjlok dari 20.9 persen, turun mejadi 10%. Itu terjadi karena korupsi kader muda Demokrat yang dimulai dari ketua umumnya, Anas Urbaningrum, Rizal Malarangeng, Angelina Sondakh, dan begitu banyak kader muda lainnya yang mati karir politiknya karena korupsi. Jadi ingat monumen Hambalang,” kata Wanto.

Menurutnya, klaim AHY yang menilai demokrasi di era Presiden Jokowi mengalami kemunduran tanpa dasar juga salah besar.

“Publik mencatat bahwa tahun 2009 adalah puncak penurunan kualitas demokrasi. Demokrasi menjadi alat kekuasaan: DPT dimanipukasi; politik APBN digunakan untuk kepentingan elektoral; aparatur negara dikerahkan; sistem pemilu dibuat terbuka-langsung; lalu elemen elemen pimpinan KPU direkrut seperti Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati sebagai pembajakan demokrasi,” kata dia

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.