Soal UU PSDN, Negara Diminta Fokus Perkuat Sistem Alusista Dibanding Melatih Sipil | 31left

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Nasional Julius Ibrani menyoroti soal  UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara.

Dimana, ia menyebut bahwa UU tersebut  masih mengandung banyak masalah secara substansi.

Setidaknya ada 13 pasal yang bermasalah dalam UU ini, terutama diduga bernuansa pelanggaran yang sangat kental.

Apalagi, kata Julius, melalui UU ini memungkinkan penjagaan proyek strategis negara bisa diserahkan nantinya lewat Komcad.

Hal ini disampaikan Julius Ibrani dalam diskusi bertajuk ‘Kritis UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum-HAM, dan Keamanan: Jelang Putusan Mahkamah Konstitusif Kerjasama PBHI Lampung dan IMPARSIAL, pada Kamis (16/6/2022).

Baca juga: PBHI Ragukan Pengakuan Ketua MK Anwar Usman Tak Tahu Istrinya Adik Jokowi

“Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Tugas ini tentu tidak ada relevansinya dengan militer, hal ini membuat militer akan menguasai semua lini sektor ,” kata Yulius.

Ia juga menilai bahwa UU PSDN ini tidak cocok dan cenderung bertentangan dengan prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.

Di mana, UU ini dibahas dan disahkan dalam waktu yang cepat dan singkat tanpa partisipasi publik yang luas.

Yulius mengatakan, bahwa UU tersebut tidak menghormati prinsip kebebasan berpikir, kebebasan beragama, berkeyakinan karena sifatnya yang memaksa dengan penghukuman.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.